ANALISIS KOORDINASI DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU) PROVINSI DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN JALAN (Studi Kasus Pembangunan Jalan Akses STQ – Air Sebakul)

Ekasari, Era and Titiek, Kartika and Syamsurizal, Syamsurizal (2010) ANALISIS KOORDINASI DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU) PROVINSI DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN JALAN (Studi Kasus Pembangunan Jalan Akses STQ – Air Sebakul). Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIB.

Text Era Eka Skrispi.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Untuk pencapaian hasil pembangunan yang baik diperlukan adanya koordinasi atau penyesuaian pihak-pihak yang terkait langsung, terutama antara pembuat perencanaan dan pelaksana dilapangan. Dalam hal perencanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memegang peranan yang penting di dalam menyusun kebijaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai pelaksana teknis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi hambatan melakukan koordinasi antara DPU Provinsi dengan BAPPEDA Provinsi dalam usulan perencanaan insfrastruktur (jalan) Provinsi. Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran atau lukisan tentang koordinasi Bappeda dengan Dinas PU dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Kota Bengkulu. Secara konsep koordinasi DPU Provinsi dengan BAPPEDA Provinsi dalam pembangunan jalan adalah merupakan penyesuaian tindakan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda sehingga diperoleh kesatuan tindakan dalam pencapaian usaha pembangunan jalan secara teratur di dalam penyelesaiaan pembangunan jalan yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan) dan wawancara. Sampel dalam penelitain ini berjumlah 10 orang yang terdiri 5 orang dari DPU dan 5 orang dari Bappeda, sampel ditentukan dengan menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara DPU Provinsi dengan Badan BAPPEDA Provinsi dalam pembangunan jalan belum berjalan baik. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian yaitu: Pelaksanaan koordinasi oleh antara DPU Provinsi dan Bappeda Provinsi yang belum berjalan optimal, koordinasi yang terjadi selama ini lebih bersifat prosedur saja sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan pada taraf pelaksanaan dilapangan. Kondisi ini terjadi karena kurang terciptanya hubungan yang erat antara Bappeda dan DPU Provinsi baik dalam bentuk aliran informasi yang terjadi maupun bentuk sinkronisasi yang terjadi antara Bappeda Provinsi dan DPU Provinsi. Selama ini bentuk koordinasi banyak diwujudkan adalah laporan-laporan dari DPU Provinsi ke Bappeda mengenai proyek yang berjalan sehingga koordinasi horizontal yang dinamis antara DPU Provinsi dan Bappeda Provinsi masih sulit diwujudkan. Kondisi ini tentunya berpengaruh kepada realisasi rencana proyek-proyek baik pembangunan dan pemeliharaan jalan mengalami hambatan.

Actions (login required)

View Item