EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO : 22/PID-SUS-TPK/2021/PN.SMR)

AYUGI, ZASUBHI BESTIA and Antory, Royan and Nur, Sulistyo B. Ambarini (2023) EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO : 22/PID-SUS-TPK/2021/PN.SMR). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) tESIS AYUGI OK - ayugi zasubhi.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi acapkali merupakan problematik yang secara faktual mempunyai daya tarik tersendiri, mengingat sulitnya untuk menarik kembali kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi terhadap pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti terhadap keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penggunaan Tipe/pendekatan penelitian ini dimaksud untuk memperoleh gambaran satu masalah yaitu peranan kejaksaan sebagai eksekutor dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui penarikan uang pengganti atas dasar putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif guna memperoleh gambaran satu masalah yaitu pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai upaya pengembalian kerugian Negara, disamping itu dilakukan wawancara dengan pihak dari Kejaksaan untuk menjawab tentang pelaksanaan eksekusi tersebut. Pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder Teknik penentuan sampel penelitian dengan metode non random purposive sampling dengan menetapkan langsung para responden penelitian yaitu Kepala kejaksaan Negeri Kutai Barat, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan Kepala Sub Seksi Penyidikan pada bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Adapun hasil penelitian adalah bahwa pelaksanaan eksekusi pembayaran sanksi pidana pembayaran uang pengganti belum terlaksana dengan baik, hal ini terjadi karena sulitnya mengidentifikasi barang yang mau disita untuk di lelang yang mekanismenyapun tidak mudah

Actions (login required)

View Item