ANALISIS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PRAKTIK MONEY GAME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Ahmad, Hafiz Wahyudi and Edra, Satmaidi and Ari, Wirya Dinata (2023) ANALISIS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PRAKTIK MONEY GAME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKIRPSI FIX AHMAD HAFIZ WAHYUDI - Ahmad Hafiz Wahyudi.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Money disebut dengan istilah skema ponzi atau skema piramida. Skema ini sebenarnya merupakan bentuk penipuan, sehingga penulis akan mengkaji berkenaan dalam skripsi ini yaitu: 1.Bagaimana Bentuk Pelanggaran Hukum Administrasi Praktik Money Game di Indonesia? 2.Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Praktik Money Game Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya adalah berkenaan dengan bentuk pelanggaran hukum administrasi praktik money game di indonesia adalah bahwa PUJK wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada Konsumen, sehingga terhadap PUJK yang menerapkan money game dengan memberikan sanksi peringatan tertulis, denda, larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan, pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha, pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan pencabutan izin usaha. Namun jika tidak berizin maka PUJK akan dilakukan penegakan hukum pidana dan pemblokiran aplikasi kegiatan. Akan tetapi, pelanggaran administrasi dalam praktik money game hanya dapat diberikan kepada PUJK yang memiliki perizinan di OJK, sehingga PUJK yang tidak memiliki izin di OJK akan dilakukan penegakan hukum pidana dan dilakukan pemblokiran transaksinya Kata kunci: money game, Otoritas Jasa Keuangan, Penegakan Hukum

Actions (login required)

View Item