PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OLEH MANTAN PEJABAT ASN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

Muhammad, Daffa Ichwan Putra and M.Yamani, Yamani and Ahmad, Wali (2023) PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OLEH MANTAN PEJABAT ASN PEMERINTAH KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI DAFFA ICHAWAN - Feny Septi.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Kendaraan dinas merupakan salah satu bentuk atas Barang Milik Daerah yang perolehannya menggunakan dana dari APBD. Pengalokasian kendaraan dinas dalam lingkup Pemerintahan ditujukan untuk memudahkan jalannya operasional pejabat ASN dalam menggerakkan roda pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap barang milik daerah Pemerintah Kota Bengkulu, ditemukan bahwa ada ratusan kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh mantan pejabat ASN Pemerintah Kota Bengkulu. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat ASN wajib untuk dikembalikan ketika masa jabatannya telah habis. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan dinas oleh mantan pejabat ASN di Kota Bengkulu, serta mendeskripsikan hambatan yang dialami Pemerintah Kota Bengkulu dalam penegakan hukum administrasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan dinas oleh mantan pejabat ASN di Kota Bengkulu saat ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya upaya pengaman dan kurang tegasnya pemberian sanksi terhadap para pelanggar. Hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum administrasi ini dipengaruhi oleh factor yuridis, dimana peraturan yang berlaku saat ini belum mampu untuk diimplementasikan sebagaimana mestinya dan kurangnya kesadaran hukum dari mantan pejabat ASN di Kota Bengkulu terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020. Kata Kunci; Barang Milik Daerah, Kendaraan Dinas, Mantan Pejabat ASN, Penegakan Hukum, Pemerintah Kota Bengkulu

Actions (login required)

View Item