KONFLIK SOSIAL KEPEMILIKAN TANAH PARIWISATA ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

YANTO, SAPRI and Panji, Suminar and Heni, Nopianti (2022) KONFLIK SOSIAL KEPEMILIKAN TANAH PARIWISATA ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) Skripsi_Sapri Yanto_D1FO17018.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Konflik sosial antara Pemerintahan Desa Merpas dengan masyarakat yang mengklaim tanah pariwisata Laguna Samudera, didasari oleh masyarakat menganggap tidak pernah menghibahkan kepada Desa, tapi mereka hanya meminjamkan dan tidak untuk memiliki.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai analisis konflik kepemilikan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera antara masyarakat yang mengklaim tanah dengan Pemerintah Desa Merpas. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1. Faktor penyebab terjadinya koflik yaitu; a. Perbedaan data sejarah pembukaan tanah dan ukuran tanah yang digarap antara pihak Pemerintah Desa Merpas dan masyarakat yang mengklaim tanah, b. Perbedaan kepentingan pihak Pemerintah Desa Merpas mengklaim tanah sebagai aset desa sedangkan pihak masyarakat mengklaim sebagai tanah warisan, dan c. Perbedaan struktural: perbedaanotoritas antara aktor primer yang berkonflik terhadap penguasaan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera sehingga control terhadap objek yang dikonflikkan berada di pihak pemerintah desa. 2. a. Aktor primer yang terlibat di dalam konflik yaitu masyarakat yang mengklaim tanah berhadapan dengan Pemerintah Desa Merpas, b. Aktor sekunder yaitu Pengadilan Negeri Bintuhan dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur. 3. Dampak dari adanya konflik yaitu; a. Retaknya hubungan kekeluargaanyang terbentuk karena ikatan perkawinan antara aktor primer yang berkonflik, b. Terciptanya kelompok�kelompok yaitu pihak masyarakat yang diketuai oleh bapak Hasbullah mengklaim tanah sebagai tanah warisan dan pihak Pemerintah Desa Merpas yang terdiri dari Pemerintah Desa Merpas, pengelola pariwisata Pantai Laguna Samudera dan sesepuh desa, c. Fasilitas umum pariwisata Pantai Laguna Samudera tidak terawat sehingga tidak layak untuk digunakan, dan d. Tidak ada pendapatan asli daerah dari pariwisata Pantai Laguna Samudera ke Pemerintah Kabupaten Kaur. 4. Resolusi konflik dilakukan dengan cara yaitu adanya negosiasi antara kedua belah pihak yang berkonflik namun tidak menemui kesepakatan dan secara litigasi.

Actions (login required)

View Item