KEDUDUKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ TAHUN 2022 SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

RINI, ANISYAH and M.Yamani, Yamani and PE.Suryaningsih, PE.Suryaningsih (2023) KEDUDUKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ TAHUN 2022 SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Rini Anisyah_B1A019171_SKRIPSI - Rini Anisyah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Kebijakan Pilkada serentak Tahun 2024 menyebabkan terjadinya 271 kekosongan jabatan Kepala Daerah yang diisi oleh Plt, Pj, dan Pjs. Hal inilah yang melatarbelakangi Mendagri mengeluarkan Surat Nomor 821/5492/SJ yang memberikan persetujuan kepada Plt, Pj, dan Pjs Kepala daerah dalam hal Pemberhentian, Mutasi, Penjatuhan Sanksi dan tindakan hukum lainnya tanpa perlu mengajukan permohonan persetujuan tertulis lagi menimbulkan permasalahan terkait kualifikasi dan keabsahan Surat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang- undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Surat Mendagri diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya meskipun tidak disebutkan secara konkret. Surat Mendagri ini termasuk kedalam norma hukum individual konkret berupa KTUN, sehingga Surat Mendagri ini dikualifikasikan sebagai KTUN yang lahir dari kewenangan bebas atau diskresi karena dikeluarkan dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Surat Mendagri telah memenuhi unsur ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Sementara dari aspek prosedur, Surat Mendagri ini dikeluarkan tanpa adanya permohonan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan sebelumnya. Surat Mendagri menjadi absah meskipun terdapat Pemangkasan prosedur dalam pembentukannya karena bukan kekurangan yang essentieel dan justru mendukung Asas efisiensi dan asas efektivitas terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah. mengingat persetujuan lebih penting daripada permohonan. Kata Kunci : Surat, Permohonan, Persetujuan, Kualifikasi, Keabsahanan.

Actions (login required)

View Item