PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN SECARA BERKEADILAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

AHMAD, RANGGA TAMARA and Amancik, Amancik and M.Yamani, Yamani (2023) PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN SECARA BERKEADILAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS LENGKAP AHMAD RANGGA TAMARA - Ahmad Rangga.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang kewenangan memungutnya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Pajak ini dipungut sebagai kompensasi penerangan jalan umum yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lebong. Permasalahan yang diteliti berkenaan dengan pemungutan Pajak Penerangan Jalan secara berkeadilan dalam pemenuhan kontra prestasi wajib Pemerinah Kabupaten Lebong atas prestasi yang dibayar wajib pajak penerangan jalan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yang berkenaan dengan penerapan Perda Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pengamatan. Metode analisis yang digunakan analisis yuridis kualitatif. Aspek keadilan yang diteliti berangkat dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perda bahwa hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan sudah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk pemasangan lampu penerangan jalan. Pelayanan penerangan jalan belum berkeadilan, masih memprioritaskan di wilayah perkotaan Kabupaten Lebong. Tidak semua wajib pajak penerangan jalan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) atas prestasi pembayaran pajak penerangan jalan yang sudah dilakukannya. Bahwa hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Lebong dalam pemenuhan kontraprestasi penyediaan lampu penerangan jalan secara berkeadilan adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga belum bisa memasang lampu jalan secara merata di sepanjang jalan umum di Kabupaten Lebong. Multi tafsir atas kata “sebagian” dalam Pasal 27 ayat (3) Perda Kabupaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah juga menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Lebong dalam membelanjakan pendapatan yang berasal dari hasil pajak penerangan jalan. Kata kunci: Keadilan, Pajak, Penerangan, Jalan, Lebong.

Actions (login required)

View Item