DESAIN PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Lubis, Lubis and Ardilafiza, Ardilafiza and Edra, Satmaidi (2023) DESAIN PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS LUBIS FINISH - Lubis Harpindo.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Negara dan Undang Undang No 2 tahun 2011 menjelaskan pendidikan politik dilakukan oleh partai poltik. Indonesia merupakan Negara Hukum dan Demokrasi, dimana masyarakat memiliki hak untuk di pilih dan memilih. Pendidikan politik oleh partai politik menjadi tidak maksimal kondisi ini tentunya menyebabkan masyarakat masih terpengaruh dengan politik identitas dan memiliki pola fikir yang pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik berdasarkan. Tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian problematika Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Politik dilaksanakan oleh partai politik berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum sesuai dengan harapan dikarenakan belum meningkatnya kesadaran hak, kesadaran kewajiban, partisipasi politik, inisiatif masyarakat, kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pelaksanaan pendidikan politik ini tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang professional dan anggaran yang memadai. Kemudian pendidikan politik dilakukan oleh Partai Politik bukan oleh lembaga pendidikan. Selain itu, desain Pendidikan Politik Warga Negara berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 harus menjadi tanggungjawab Negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memasukan kurikulum pendidikan politik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai pendidikan pendikanan tinggi negeri atau swasta. Pendidikan politik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaanya maupun dalam anggaran yang dibutuhkan. Kata Kunci: Desain, Pendidikan Politik, Warga Negara

Actions (login required)

View Item