KEPASTIAN HUKUM LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU TENGAH

RANDI, AFRIANSYAH and Herawan, Sauni and Emilia, Kontesa (2023) KEPASTIAN HUKUM LAHAN BEKAS HAK GUNA USAHA DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS RANDI AFRIANSYAH OK - Randi afriansyah90.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini: (1). Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum lahan bekas hak guna usaha Perkebunan PT Ika Hasfarm di Kabupaten Bengkulu Tengah. (2). Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penyelesaian konflik lahan bekas hak guna usaha di kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Status hukum lahan bekas hak guna usaha Perkebunan PT Ika Hasfarm di Kabupaten Bengkulu Tengah, adalah tanah negara bebas berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 05 tanggal 28-08-2020, yang dibuat dihadapan Meilani Liman, SH, Notaris dan PPAT di Kota Bengkulu, PT. Perkebunan Ika Hasfarm telah melepaskan segala hak-hak tidak ada yang dikecualikan yang dipunyai dan/ atau dapat dijalankan atas dan terhadap sebidang tanah Hak Guna Usaha Nomor 27 yang terletak di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Bengkulu Tengah) seluas 1.400 Ha kepada Negara dan/atau Pemerintah Daerah. (2). Hambatan dalam penyelesaian konflik lahan bekas hak guna usaha di kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah meliputi; hambatan hukum nya bahwa telah terjadi akta perjanjian jual beli diatas lahan HGU yang belum berakhir. Dan untuk hambatan non hukumnya yakni kendala dalam pungumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan, kendala mobilitas seperti halnya koordinasi dengan instansi terkait, dan juga peninjauan ke lapangan dikarenakan jarak tempuh ke lokasi lahan HGU yang jauh, sehingga memerlukan waktu cukup lama. Serta pada saat dilakukan pemanggilan untuk dilakukan mediasi oleh Kantor Pertanahan, terlapor tidak pernah memenuhi panggilan.

Actions (login required)

View Item