ANALISIS EFEKTIVITAS INVENTARISASI ASET DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi Kasus Pasca Pemekaran di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan)

Novalia Arifin , Vita and Kahar , Hakim and Loesida , Roeliana (2010) ANALISIS EFEKTIVITAS INVENTARISASI ASET DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi Kasus Pasca Pemekaran di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan). Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

Text Shisilia Novrianti.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (698kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul : Analisis efektivitas inventarisasi aset daerah pasca pemekaran (Studi Kasus Pasca Pemekaran di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan). Dalam penelitian ini, inventarisasi aset dibatasi pada pendataan aset daerah tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berada di Kota Lubuklinggau yang dimiliki oleh Pemkab Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian, namun dirasa belum memadai. Metode penentuan sampel menggunakan sampel bertujuan (purporsive sampling). Dengan menggunakan metode pengambilan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian disimpulkan bahwa inventarisasi aset daerah pasca pemekaran di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan efektif. Kondisi tersebut diindikasikan: adanya permasalahan mengenai tidak lancarnya penyerahan aset yang dimiliki oleh Pemkab Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau. Dalam proses pemekaran Kabupaten Musi Rawas menjadi Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas sebagai kabupaten induk banyak kehilangan aset potensial yang harus diserahkan kepada Kota Lubuklinggau sesuai dengan Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk, yaitu pada pasal 2 ayat (1) yang berbun yi :”Baran g mi li k daer ah atau yan g dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk. Masih kurangnya upaya penyelesaian yang lebih intens antara kedua belah pihak . penyelesain yang selama ini ditempuh, belum menyentuh lapisan bawah dan hanya berada pada tingkatan elit yang hanya menuntut proses negosiasi terhadap masingmasing pihak yang berkepentingan walaupun sudah difasilitasi (mediasi) oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Actions (login required)

View Item