ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS YANG DIDAHULUI UTANG PIUTANG DAN AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan PN Surakarta Nomor. 115/Pdt.G/2017/PN. Skt)

SUWITO, SUWITO and Nur, Sulistyo B. Ambarini and Emilia, Kontesa (2024) ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS YANG DIDAHULUI UTANG PIUTANG DAN AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan PN Surakarta Nomor. 115/Pdt.G/2017/PN. Skt). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS SUWITO - Wito BNI WPL.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah salah satu akta autentik yang dibuat oleh notaris. Sebagai bentuk peralihan hak atas tanah, PPJB tidak boleh didahului oleh utang piutang yang berbeda konstruksi hukumnya. Jika PPJB terbukti dilandasi oleh utang piutang, maka PPJB dan akta-akta berikutnya dapat dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan berakibat batal demi hukum. Rumusan masalah tentang bagaimana pembatalan perjanjian pengikatan jual beli lunas yang didahului utang piutang sesuai putusan PN Surakarta Nomor. 115/Pdt.G/2017/PN.Skt dan bagaimana akibat hukum yang timbul bagi notaris/PPAT atas pembatalan perjanjian pengikatan jual beli lunas yang didahului utang piutang sesuai putusan PN Surakarta Nomor. 115/Pdt.G/2017/PN. Skt. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pembatalan perjanjian pengikatan jual beli lunas yang didahului utang piutang oleh Hakim Pengadilan Negeri sesuai putusan PN Surakarta Nomor. 115/Pdt.G/2017/PN.Skt. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul bagi notaris/PPAT atas pembatalan perjanjian pengikatan jual beli lunas yang didahului utang piutang oleh Hakim Pengadilan Negeri sesuai putusan PN Surakarta Nomor. 115/Pdt.G/2017/PN. Skt. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa akta-akta yang dibuat notaris dan PPAT memang mengandung perbuatan melawan hukum, sehingga tidak memenuhi teori kepastian hukum meskipun sifatnya autentik. Surat Pengakuan Pinjaman adalah dasar perikatan, sehingga tanah wajib dikembalikan kepada Adiyanto. Perbuatan Melawan Hukum oleh Ricky Fajar Adi Putra juga tidak memenuhi teori perjanjian agar perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan sebelum dibuat perikatan lainnya. Meskipun Majelis Hakim telah tepat dalam memberikan putusan terhadap yuridis aktanya, namun putusan ini tidak memenuhi asas keadilan bagi notaris dan PPAT. Melalui teori keadilan Plato sebagai grand theory, maka notaris dan PPAT tidak layak menjadi Tergugat yang dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga diwajibkan mengganti kerugian. Kedudukan notaris dan PPAT adalah sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, seperti kedudukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai Turut Tergugat. Kata Kunci : Utang-Piutang, Jual-Beli, Pembatalan Akta Autentik

Actions (login required)

View Item