PENERAPAN KETENTUAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG

FENITA, ELPIANTI and Hamdani, Ma’akir and M.Yamani, Komar (2019) PENERAPAN KETENTUAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (8MB)

Abstract

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia. Karena bagi manusia, tanah merupakan tempat untuk hidup dan sumber kehidupan. Negara Indonesia merupakan Negara yang berbentuk agraria, masyarakat Indonesia banya yang bermata pencaharian sebagai petani masih banyak petani yang tidak mempunyai tanah pertanian akibat adanya penguasa tanah secara besar-besaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan batas maksimum penguasaan hak atas tanah pertanian berdasarkan pengunaan kepadatan penduduk dalam batasan maksimum penguasaan tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, tujuannya adalah mengetahui peran aktif pemerintah dalam pelaksanaan aturan larangan menguasai tanah pertanian melebihi batas maksimum serta tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aturan tersebut. Tipe peneilitian yang digunakan adalah tipe peneilitian empiris, dengan melakukan teknik snowball sampling (bola salju) di dua desa yang diteliti. Setelah dilakukan penelitian kemudian dilakukan perbandingan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Data pendukung diperoleh melalui wawancara terhadap Kepala Desa yang ada di dua Desa yang diteliti, masyarakat yang ada di dua Desa yang diteliti dan Badan Pertanahan Nasional. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Penerapan batas maksimum penguasaan hak atas tanah pertanian di Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang secara formal Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sudah diterapkan dengan cara memecahkan sertipikat tanah yang dimilikinya dengan nama anggota keluarga yang lainnya. Tetapi, peran aktif pemerintah dalam pelaksana aturan larangan penguasaan tanah melebihi batas maksimum tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga belum tercapainya suatu keadilan agraria di kalangan masyarakat. Kata Kunci : Tanah pertanian, batas maksimum

Actions (login required)

View Item