KEDUDUKAN PROSES DISMISSAL SETELAH KELUARNYA PERMA NOMOR 8 TAHUN 2017 PADA PENYELESAIAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Muthi’ah, Finisyaputri and Jonny, Simamora and M.Yamani, Yamani (2019) KEDUDUKAN PROSES DISMISSAL SETELAH KELUARNYA PERMA NOMOR 8 TAHUN 2017 PADA PENYELESAIAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) skripsi pdf..pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (758kB)

Abstract

Pergeseran paradigma keputusan tata usaha Negara terjadi dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Undang-Undang ini, paradigma keputusan tata usaha Negara yang digunakan adalah fiktif positif. Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam menyelesaikan permohonan fiktif positif mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017. Namun dalam pengaturannya Pasal 10 Perma Nomor 8 Tahun 2017 telah menghapuskan proses dismissal. Menyebabkan terjadinya masalah apakah sah penghapusan proses dismissal dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 setelah berlakunya Perma Nomor 8 Tahun 2017 dan Bagaimana akibat hukum pelaksanaan proses dismissal oleh Panitera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan penghapusan proses dismissal oleh Perma Nomor 8 Tahun 2017 dan Kedudukan proses dismissal dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian mengenai kedudukan proses dismissal setelah keluarnya Perma Nomor 8 Tahun 2017 pada penyelesaian permohonan fiktif positif yaitu Pasal 10 Perma Nomor 8 Tahun 2017 tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang PTUN adapun kedudukan proses dismissal dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017 saya memaknai bahwa terjadi pergeseran pelaksanaan proses dismissal dengan pemeriksaan acara cepat menjadi Hakim Majelis. Kata Kunci : Proses Dismissal, Permohonan Fiktif Positif, PTUN

Actions (login required)

View Item