ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BENGKULU

Br Hombing, Marlina and Mirza, Yasben and Jatmiko, Yogopriyatno (2021) ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) Skripsi Marlina br hombing D1D017018.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bengkulu. Dengan melihat unsur –unsur sistem pengendalian internal yaitu Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif serta wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Aspek penelitian diadopsi dari teori timing implementasi nugroho yaitu fase implementasi terbagi atas empat yaitu sosialisasi, implementasi, kontroling dan juga evaluasi. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek sosialisasi sudah dilakukan dengan baik namun belum ada pelatihan secara formal kepada setiap pegawai, Dalam aspek implementasi,kegiatan pengendalian internal sudah berjalan dengan efektif, baik oleh pimpinana maupun oleh karyawan. Dalam aspek kontroling atau pengawasan menunjukkan bahwa seksi kepatuhan internal dan kepala kantor sebagai pemimpin manjalankan fungsi pengawasan secara rutin dan bertahap. Peneliti menyimpulkan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bengkulu sudah menerapkan kelima unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan baik dan berkomitmen untuk memberikan pertanggungjawaban melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan demi terwujudnya tata kelola negara yang baik.namun pimpinan perlu melakukan pemerataan kinerja karyawan terutama pada bagian pemisahan fungsi

Actions (login required)

View Item