PERBANDINGAN PERATURAN PENGADAAN TANAH BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005

Muhammaddinah, Muhammaddinah and M., Yamani Komar and Emelia, Kontesa (2006) PERBANDINGAN PERATURAN PENGADAAN TANAH BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text I,II,III-MHM-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (552kB)
	Text IV,VI-MHM-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (552kB)

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan materi Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Cara pengadaan tanah yang diatur menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut dibandingkan dengan cara pengadaan tanah berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, dan aspek-aspek apa saja yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga masyarakat. Jenis dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan berupa data sekuder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Kesimpulan hasil penelitian adalah (1) Materi dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 meliputi: Dihilangkannya pengertian kepentingan umum, sehingga kriteria tentang kepentingan umum menjadi tidak jelas; diperluaskannya bidang kegiatan yang termasuk kepentingan umum, dari 14 bidang menjadi 21 bidang; diperluaskannya bentuk ganti kerugian, dengan dimungkinkan memberi ganti rugi dalam bentuk penyertaan modal (saham); diaturnya secara tegas jangka waktu pelaksanaan musyawarah selama 90 hari kalender, dalam hal tanah sangat dibutuhkan oleh pemerintah; diperluasnya kewenangan memutus keberatan dari pemegang hak yang tidak setuju dengan keputusan panitia pengadaan tanah yang sebelumnya hanya menjadi wewenang gubernur, sekarang bisa diputus oleh bupati/walikota sesuai dengan wilayah kekuasaannya; dibentuknya lembaga/tim penilai harga tanah sebagai tim independen, yang di dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 belum diatur. Cara pengadaan tanah yang diatur menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut dibandingkan dengan cara pengadaan tanah berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 adalah masih sama, karena di dalam masa peralihan sebelum dibuatnya peraturan khusus sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, maka cara pelaksanan pengadaan tanah masih didasarkan kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga masyarakat mencakup masalah tidak jelasnya batasan kepentingan umum, dan adanya peluang bagi pemerintah untuk menguasai tanah sekalipun tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah dengan pemilik tanah.

Actions (login required)

View Item