ANALISA YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG MEMENUHI RUMUSAN PASAL 44 AYAT (1) KUHP

A.GHUFRONI, A.GHUFRONI and Herlambang, Herlambang and Antory, Royan (2019) ANALISA YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG MEMENUHI RUMUSAN PASAL 44 AYAT (1) KUHP. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Text (Thesis) TESIS.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)
Preview	Text TESIS REV..pdf Download (922kB) | Preview

Abstract

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan merupakan suatu hal berbeda dengan seseorang dalam kondisi jiwa yang normal. Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) KUHP menyatakan bahwa kewenangan yang memutus seseorang yang mengalami gangguan jiwa untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa hanya terdapat pada hakim dan berlaku bagi Mahkamah agung , pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri. Kewenangan tersebut secara jelas tidak dapat diganggu gugat dan tidak dimiliki oleh pihak kepolisian sebagai penyidik, sehingga penyidik tidak dapat menghentikan perkara terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Hal tersebut dikarenakan orang yang mengalami sakit jiwa sebenarnya tengah mengalami gangguan mental. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami serta menganalisis ajaran penghapusan pidana dalam kaitannya dengan asas pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research),berdasarkan data sekunder Hasil penelitian menyebutkan bahwa Konsep ajaran penghapusan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP Ditinjau Dari Perbuatan Pidana terbagi menjadi dua konsep yaitu 1)Konsep dengan mengedepankan proses peradilan; 2)Konsep dengan mengedepankan asas tiada pidana tanpa kesalahan akan tetapi tetap memiliki kepastian hukum dan lebih mengedepankan proses pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan Kata Kunci: Kejahatan, Ganguan Jiwa, Penghentian Perkara, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item