PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DIPENGARUHI PORNOGRAFI DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BENGKULU

AINUL, MARDIATI and Herlambang, Herlambang and M.Abdi, Abdi (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DIPENGARUHI PORNOGRAFI DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS REV..pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (922kB)

Abstract

Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Rata-rata yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak. Tingginya kasus pencabulan ini terjadi karena rendahnya pengawasan orang tua kepada anak-anaknya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu, untuk mengetahui dan mendiskripsikan hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu dan untuk mengetahui dan mendiskripsikan kebijakan yang dilakukan aparat Penegak Hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Proses penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan yang dilatar belakangi oleh faktor pornogerafi telah sesuai dengan teori penegakan hukum, dimana penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, kejaksaan dan Hakim telah sesuai dengan aturannya dan faktor-faktor penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya a Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja; b. Faktor penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. hambatan dalam Penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang di pengaruhi pornografi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan adalah sebagai berikut: 1)Hambatan yuridis, 2) Hambatan sosialogis. Kebijakanyang dilakukan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu telah sesuai dengan teori kebijakan dan telah melalui berbagai upaya maupun kebijakan salah satunya upaya restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan yang dipengaruhi pornografi. Dimana dalamhaltersebutsemuapihakdilibatkanbaikkepolisian, kejaksaandanpihak BAPAS diberikan peranan untuk menyampaikan pertimbangan, berupa rekomendasi yang dituliskan dalam penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai Litmas Diversi. Litmas Diversi kemudian menjadi dasar bagi aparat penegak hukum lainnya dalamhalini hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan anak. Kata kunci:Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Pornografi, Pengadilan Negeri Bengkulu

Actions (login required)

View Item