Kajian Yuridis PeradilanIn Absentia Yang Di Tolak Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Hasnul, Fadli and Herlambang, Herlambang and Lidia, Br. Karo (2019) Kajian Yuridis PeradilanIn Absentia Yang Di Tolak Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang kajian yuridis peradilan In Absentia yang ditolak oleh majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep tual (conseptual approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan Pertama, Ketentuan yuridis tentang Peradilan In Absentia adalah Pasal 196 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Sebagai hukum beracara pidana di Indonesia Jo Pasal 12 Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Serta Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang di perbarui Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidan didalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No PERJA-039/A/JA/2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus Pasal 1149. Kedua, perkara tindak pidana korupsi yang ditolak oleh majelis hakim untuk disidangkan dengan peradilan in absentiasehingga tidak ada kepastian hukum serta kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut tidak ter recovery. Ketiga, Kebijakan kedepan mengutamakan perampasan aset (asset recovvery ) terhadap terdakwa yang melarikan diri sehingga perlu secepatnya disahkan Undang – Undang perampasan aset. Kata Kunci : Yuridis, Peradilan, In Absentia, Korupsi.

Actions (login required)

View Item