Analisis Yuridis Kontradiksi Pengaturan Keuangan Dan Aset Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum

Yul, zamris and Candra, Irawan and Nur, Sulistyo B. Ambarini (2019) Analisis Yuridis Kontradiksi Pengaturan Keuangan Dan Aset Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis dampak dari kontradiksi pengaturan status keuangan dan asset negara yang ada di Perseroan Terbatas (PT) dibawah BUMN. Dalam menganalisis permasalahan, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang dilakukan peneliti untuk melihat bagaimana dampak kontradiksi peraturan perundang- undangan terhadap status keuangan dan aset Negara yang ada di BUMN, serta jaminan hukum bagi individu dan pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN/D) dari asas kepastian hukum. Apabila kita perhatikan dan cermati Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka terjadi benturan kepentingan, di satu sisi kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan Negara disisi lain masuk dalam kekayaan negara sehingga setiap kerugian yang dialami merupakan kerugian Negara. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa dampak kontradiksi ini menimbulkan ketidak pastian hukum serta kurangnya perlindungan terhadap para pengurus BUMN, adanya tindakan kesewenang-wenanagan dalam menafsirkan terhadap kerugian yang timbul, dimana setiap kerugian dianggap sebagai bentuk kerugian Negara, tidak ada pemisah secara jelas antara hukum perdata, pidana dan administrasi Negara, sehingga dalam penegakan hukumnya lebih condong kepada hukum pidana atau korupsi. Hal ini munculnya kekhwatiran jajaran Direksi BUMN dalam mengambil suatu keputusan bisnis karena tidak dapat membebaskan mereka dan Direksi BUMN dari ancaman pidana apabila terjadi kerugian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontradiksi peraturan perundang-undangan terhadap status keuangan dan aset negara pada BUMN ditinjau dari teori kepastian hukum menimbulkan beberapa akibat diantaranya: 1) Menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap status keuangan dan asset Negara yang ada di BUMN ; 2) Membuat suatu kerancuan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan kegiatan bisnis BUMN. 3). Mengakibatkan kesalah pahaman dalam pengertian kekayaan negara yang termasuk dalam keuangan Negara di BUMN sehingga tuduhan tindak pidana korupsi juga mengancam Direksi BUMN. Dampak kontradiksi peraturan perundang-undangan terhadap jaminan hukum bagi individu dan pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN/D) dalam mengelola BUMN sebagai berikut: 1) Kurangnya perlindungan terhadap para pengurus dan Direksi BUMN; 2) Adanya tindakan kesewenang-wenanagan dalam menafsirkan terhadap kerugian yang timbul, dimana setiap kerugian dianggap sebagai bentuk merugikan Negara. Kata Kunci: Kontradiksi, Status Keuangan Dan Aset Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Asas Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item