PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI SANKSI ADAT JAMBAR DI KELURAHAN PASAR MANNA BENGKULU SELATAN

Hanan, Inayah Ridwan and Herlambang, Herlambang and DWI, PUTRI LESTARIKA (2024) PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI SANKSI ADAT JAMBAR DI KELURAHAN PASAR MANNA BENGKULU SELATAN. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) Hanan Inayah Ridwan _Skripsi Hukum - Hanan Inayah.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Perzinahan diatur di hukum nasional dalam Pasal 284 KUHP, namun di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan masih menyelesaikannya secara adat, yaitu sanksi adat jambar yang telah turun temurun dan berasal dari aturan Raja yang digunakan oleh hakim adat dalam memutus perkara adat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian dan eksistensi sanksi adat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sumber data primer didapatkan melalui wawancara bersama lembaga adat. Hasil penelitian didapatkan bahwa Proses penyelesaian kasus perzinahan melalui sanksi adat jambar di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan melalui buijau rajau tigau silau yang dilaksanakan oleh ketua adat, ketua RT, tokoh masyarakat dan masyarakat dengan mekanisme adanya laporan masyarakat, pemanggilan perangkat adat, pemberian teguran, pemanggilan pelaku pelanggaran kasus perzinahan, hingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan sanksi. Eksitensi sanksi adat jambar dalam hukum nasional tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 yang mengatur tentang tindakan-tindakan sementara. Eksitensi sanksi adat jambar telah diakui sebagai hukum yang apabila telah diadili secara adat maka peradilan negara tidak mengadili lagi perkara tersebut, namun hakim tetap boleh mengadili perkara yang tidak diatur dalam KUHP namun Hakim menjatuhkan sanksi denda agar sebanding dengan peradilan. Kata Kunci : Perzinahan, Pidana, Adat.

Actions (login required)

View Item