PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Sulistiono, Endang and Yamani, Komar and Emelia, Kontesa (2009) PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text ENDANG SULISTIONO-2.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui perencanaan tata ruang wilayah perbatasan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Kedua, untuk mengetahui penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan kabupaten/kota dalam rangka antisipasi konflik perbatasan. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara kualitatif yaitu interpretasi bahan hukum. Hasil penelitian yang didapat, yaitu pertama, perencanaan tata ruang wilayah perbatasan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antara masing-masing wilayah dalam membuat rencana tata ruang. Selain itu, antara kabupaten/kota hendaknya mengacu pada ketentuan rencana tata ruang wilayah provinsi. Kedua, penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan kabupaten/kota dalam rangka antisipasi konflik perbatasan meliputi tahapan-tahapan persiapan penyusunan, peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah sebelumnya, pengumpulan data dan informasi, analisis, konsepsi atau perumusan konsep rencana, legalisasi rencana menjadi peraturan daerah, serta dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan tersebut, karena hal ini bersifat lintas administratif yang tentu saja harus melibatkan para pejabat yang berwenang dengan permasalahan penataan ruang yang mencakup dua wilayah administratif yang berbatasan tersebut, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Actions (login required)

View Item