STUDI PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Adi Firmata, Fajar and Ganefi, Ganefi and Widya Erpita, Amelia (2009) STUDI PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi Fajar.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas yang mengantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penelitian ini Dilakukan Untuk mengetahui bagaimana perbandingan tanggung jawab Direksi dari kedua undang-undang tersebut, serta bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakomodasi prinsip business judgement rule dalam kaitannya dengan tanggung jawab Direksi, business judgement rule ialah suatu doktrin yang menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan Direksi, didasari itikad baik dan sifat hati-hati, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan (comparative approach), Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya menggambarkan suatu permasalahan mengenai perbandingan Tanggung Jawab Direksi dari dua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas kemudian dianalisa serta dihubungkan dengan teori, konsep dan asas yang ada, Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas terdapat ketentuan baru yang lebih memperluas, mempertegas, dan memperjelas tanggung jawab Direksi, seperti yang terdapat dalam Pasal 104 ayat (3) tentang Direksi yang tidak lagi menjabat selama lima tahun terakhir tetap bertanggung jawab atas kepailitan perseroan, Pasal 101 ayat (2) yang membuat Direksi bertanggung jawab secara pribadi jika menimbulkan kerugian bagi perseroan akibat tidak melaporkan saham yang dimilikinya, atau anggota keluarganya atas kepemilikan saham di perseroan tersebut atau di perseroan lain, Pasal 97 ayat (4) yang menyatakan apabila Direksi terdiri dari dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab atas pengurusan perseroan berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi, Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mana ketentuan Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 104 ayat (4) telah memperjelas dan mempertegas prinsip business judgement rule dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Actions (login required)

View Item