PENGATURAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ANTAR DINAS DALAM PENGELOLAAN PASAR MINGGU DI KOTA BENGKULU

Raymond , Ari and Yamani Komar, M. and Sembiring, Katamalem (2009) PENGATURAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ANTAR DINAS DALAM PENGELOLAAN PASAR MINGGU DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

[img] Text
ari raymond FE-2.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)

Abstract

Pasar Minggu Kota Bengkulu tergolong pasar yang semrawut. Hal ini dapat terlihat jelas dimana para pedagang berjualan di sembarang tempat, bahkan sebagian dari mereka berjualan di badan jalan padahal Pemerintah Daerah sudah melarang hal tersebut dan membangun tempat yang layak untuk berjualan karena jalan seyogyanya merupakan sarana transportasi. Oleh karena itu judul skripsi ini adalah Pengaturan Tugas Pokok dan Fungsi antar Dinas dalam Pengelolaan Pasar Minggu di Kota Bengkulu. Adapun yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengaturan tugas pokok dan fungsi antar dinas dalam pengelolaan Pasar Minggu di Kota Bengkulu; dan apa hambatan dalam pengaturan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah; untuk mengetahui pengaturan tugas pokok dan fungsi antar dinas dalam pengelolaan pasar; dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar dinas dalam pengelolaan pasar minggu di Kota Bengkulu. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan penelitian hukum empiris dengan analisis data secara analisis kualitatif dengan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu. Hasil penelitian yang didapatkan adalah; Pertama, pengaturan tugas pokok dan fungsi antar dinas dalam pengelolaan Pasar Minggu di Kota Bengkulu telah sinkron dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu. Kedua, Pengaturan tugas pokok dan fungsi antar dinas dalam pengelolaan pasar minggu di Kota Bengkulu sedikit terhambat karena kurangnya koordinasi dan dalam melaksanakan tugasnya, dinas-dinas ini terkesan bergerak dan bekerja sendirisendiri sehingga terkadang apa yang menjadi tujuan bersama tidak terwujud walaupun masing-masing Dinas-dinas telah mempunyai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja tetapi sering terjadi tumpang tindih kewenangan. Saran dalam penelitian ini antara lain : sebaiknya Pemerintah Kota Bengkulu membuat suatu Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Pengelolaan Pasar (Perda Pasar); perlu adanya tindakan pemerataan pembangunan pasar di tiap daerah agar tidak terkonsentrasi kepada satu pusat perbelanjaan saja.

Item Type: Thesis (Undergraduated)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate Program > Magister Hukum
Depositing User: 012 Adek Adek
Date Deposited: 06 Dec 2013 20:07
Last Modified: 06 Dec 2013 20:07
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/3711

Actions (login required)

View Item View Item