PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A CURUP

hartati , Poppy and Noeke , Sri Wardhani and Antory, Royan (2009) PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A CURUP. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text POPPY HARTATI SKRIPSI FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (855kB)

Abstract

Kelebihan kapasitas telah dialami oleh semua Lapas di Indonesia. Demikian juga di Lapas Curup. Salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan kapasitas ini, Dirjen Pemasyarakatan akan mengefektifkan pemberian Pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti bersyarat (CB) yang juga merupakan hak narapidana. Di Lapas Curup, hak narapidana untuk PB, CMB dan CB ini telah diberikan, namun kurang optimal. Terbukti dengan sedikitnya narapidana yang mendapatkannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah proses untuk memperoleh PB, CMB, dan CB di Lapas Curup, kemudian apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PB, CMB, CB di Lapas Curup, serta apa dampak dari pelaksanaan PB, CMB dan CB tersebut bagi narapidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan PB, CMB dan CB di Lapas Curup, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan PB, CMB dan CB di Lapas Curup serta dampak dari pelaksanaan PB, CMB dan CB tersebut bagi narapidana. Penelitian ini bersifat deskriptif, sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, tehnik pengolahan data yang digunakan adalah editing dan coding data. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu analisis deduktif dan induktif dan sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses untuk memperoleh PB atau CMB atau CB yaitu narapidana harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Sebagai pihak penjamin, keluarga narapidana berperan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administratif tersebut. Semua persyaratan yang telah lengkap akan dibuat dalam bentuk berkas usulan. Berkas usulan akan disidangkan oleh TPP, yakni TPP Lapas, TPP kanwil Depkumham dan TPP Dirjen Pemasyarakatan. Apabila semua hasil sidang menyetujui, maka akan diterbitkan surat keputusan. Kendala dari pihak Lapas untuk tidak dapat memberikan PB, CMB dan CB ini kepada narapidana menurut petugas Lapas yaitu karena narapidana belum bisa memenuhi persyaratan – persyaratan baik persyaratan substantif maupun administratif yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri. Pihak Lapas mengaku bahwa dalam proses pemberian PB, CMB dan CB ini tidak memakai dana. Dari narapidana sendiri mengaku bahwa yang menjadi kendala untuk memperoleh PB atau CMB atau CB ini yaitu masalah dana, sebagian narapidana mengaku bahwa untuk memperoleh PB atau CMB atau CB mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.2000.000-2.500.000. Dari pihak Bapas yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PB, CMB dan CB ini yaitu masalah dana. Dana yang disediakan untuk seorang petugas dalammelakukan Litmas ke Curup hanya sebesar Rp.180.000, dana ini dianggap sangat minim oleh petugas Bapas. Dampak positif bagi narapidana yang memperoleh PB atau CMB atau CB yaitu mereka dapat menjalani kebebasan, dapat beraktifitas dan kembali bekerja layaknya masyarakat lainnya. Dampak negatifnya mereka merasa kecewa karena hak-hakmereka sebagai narapidana tidak dapat terpenuhi dengan baik karena hak yang seharusnya dapat dinikmati oleh narapidana tersebut harus diperoleh dengan unsurbayaran.

Actions (login required)

View Item