“Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Di Dinas PU Provinsi Bengkulu).

Senja, Rindu and Joko , Susetyanto and Slamet, Mulyono (2009) “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Di Dinas PU Provinsi Bengkulu). Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text Skripsi FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (602kB)

Abstract

Penulisan hukum yang berjudul Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Di Dinas PU Propinsi Bengkulu) bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa alat berat, mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa alat berat serta mengenai sanksi yang diberikan kepada para pihak apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa alat berat. Dalam penulisan hukum atau skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris merupakan penelitian langsung dalam suatu lapangan yang menjadi daerah penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini langsung mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara terstruktur serta pengumpulan data sekunder. Setelah menerapkan sistem-sistem dan metode yang telah tersusun dan terencana diperoleh hasil akhir yang mencakup unsur-unsur dari tujuan penelitian ini. Dalam penelitian ini hasil yang ditemukan yaitu diketahuinya hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab, serta sanksi yang diberikan kepada para pihak apabila tidak memenuhi kewajiban mereka masing-masing. Dan hal ini berpedoman pada PERDA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dalam perjanjian sewa alat berat ini dibuat dalam surat perjanjian kerja antara para pihak yang membuatnya. Selain itu juga termasuk dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sehingga dengan adanya peraturan-peratutan tersebut maka perjanjian sewa alat berat ini akan berjalan sesuai yang diinginkan oleh para pihak.

Actions (login required)

View Item