ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN BANGUNAN DI KOTA BENGKULU (Studi kasus penataan bangunan disepanjang jalan Adam Malik Kota Bengkulu)

Pimo , Aprian and Djonet , Santoso and Kahar , Hakim (2009) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN BANGUNAN DI KOTA BENGKULU (Studi kasus penataan bangunan disepanjang jalan Adam Malik Kota Bengkulu). Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Text Aprian Pimo FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan bangunan dikota Bengkulu, khususnya disepanjang jalan Adam Malik. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, kepustakaan dan observasi dengan sasaran penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan) yaitu sampel diambil yang dirasa dapat mewakili sasaran penelitian pada masyarakat yang memiliki bangunan di sepanjang jalan Adam Malik. Kemudian sampel ditetapkan sebanyak 16 orang pemilik bangunan di jalan Adam Malik Kota Bengkulu, selain itu sasaran penelitian dari aparatur pemerintah yaitu 4 (empat) orang pegawai pada Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan, 1 (satu) orang pegawai Bappeda Kota Bengkulu, dan 1 (satu) orang pegawai Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implemetasi kebijakan penataan bangunan di kota Bengkulu khususnya di jalan Adam Malik belum terlaksana atau terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat tentang peraturan bangunan, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami tentang arti pentingnya keteraturan dalam membangun. Dari segi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penataan bangunan, juga masih kurang sekali hal ini diindikasikan komitmen dari pemerintah yang tidak serius dalam menangani masalah bangunan. Koordinasi antara aparatur pemerintah juga dinilai masih harus dijalankan dengan intensif. Dari segi kualitas pelayanan publik dan perizinan mengenai bangunan, pegawai pelayanan masih bersikap belum professional, karena masih kuatnya faktor-faktor kekerabatan antara masyarakat dan aparatur pemerintah serta penggunaan uang pelicin dalam mempermudah prosedur birokrasi. Sosialisasi yang diberikan pada masyarakat mengenai kebijakan penataan bangunan belum efektif dimana sosialisasi kebijakan

Actions (login required)

View Item