“ PARTISIPASI STAKEHOLDERS KOTA BENGKULU DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH “ ( Studi kasus: Proses Penyusunan Perda No 3 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu.)

Dwi Putra , Riky and Djonet, Santoso and Kahar , Hakim (2009) “ PARTISIPASI STAKEHOLDERS KOTA BENGKULU DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH “ ( Studi kasus: Proses Penyusunan Perda No 3 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu.). Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Text SKRIPSI RIKY DWI PUTRA (D1D005069) FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran partisipasi stakeholders Kota Bengkulu dalam proses penyusunan perda No 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Bengkulu. Gambaran partsipasi tersebut dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi partsipasi dan Partisipasi Stakeholders dalam tahapan persiapan maupun pembahasan raperda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan sampel kombinasi purpose dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara mendalam, serta sumber dokumen dari para informan dan instansi terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi stakeholders dalam proses penyusunan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari : Tidak adanya partisipasi stakeholders dalam penyusunan naskah akademik karena belum ada kesadaran dan keseriusan Pemerintah Kota Bengkulu untuk melibatkan stakeholders dalam penyusunan naskah akademik, tidak adanya partisipasi stakeholders dalam konsultasi raperda serta masih minimya partisipasi stakeholders dalam tahapan pembahasan karena partisipasi stakeholders tidak mewakili semua pemangku kepentingan yang ada. Dari pembahasan, secara umum persoalan partisipasi ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi seperti Kesadaran dan inisiatif stakeholders dalam penyusunan perda dapat dikatakan masih rendah, pengatahuan dan pengalaman stakeholders dalam penyusunan perda rendah, tidak ada pemberitahuan informasi secara kelembagaan bahwa akan dilakukan proses penyusunan perda baik oleh pihak eksekutif maupun legislstif, serta belum ada peraturan dan kebijakan serta sanksi secara tegas yang dapat memaksa pemerintah untuk melibatkan stakeholders dalam proses penyusunan perda. Jadi, persoalan partisipasi ini dapat dicegah dan teratasi dengan adanya peraturan dan kebijakan yang dapat memaksa pemerintah untuk melibatkan stakeholders pada proses pembentukan perda dan adanya peraturan yang menjamin masyarakat mendapatkan informasi. adanya dukungan lembaga masyarakat yang membantu memberdayakan masyarakat, adanya proses penyusunan naskah akdemik yang melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka penyaring.

Actions (login required)

View Item