PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMUGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus: Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong)

Jora , Virse and Djonet, Santoso and Mirza, Yasben (2009) PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMUGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus: Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong). Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Text VIRSE JORA FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (13MB)

Abstract

Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pelaksanannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan. Penarikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rejang Lebong di limpahkan kepada Pemerintahan Kecamatan beserta jajarannya, hal ini sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur dan Bupati. Dalam hal ini, Bupati/Walikota menyerahkan tugas dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Dinas Pendapatan Daerah, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tuganya untuk merealisasikan PBB tersebut. Adapun metode dalam penelitian ini adalah memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang subyek penelitiannya adalah Kantor Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan pengamatan di lapangan Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan/Desa menghadapi berbagai macam hambatan, seperti belum tertibnya administrasi perpajakan, yang mana seringnya terjadi kesalahan administrasi baik yang menyangkut obyek maupun subyek pajaknya. Selanjutnya tidak ada kebijakan Pemerintah Daerah yang baku dan harus dicapai atau dipedomani selain nilai nominal target penerimaan pajak dalam satu Tahun Anggaran, sehingga pengelolaannya tidak merangsang terjadinnya peningkatan pencapaian nilai target yang signifikan setiap tahunnya. Kemudian Indikator untuk mengetahui peranan Kecamatan tersebut dapat mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan belum berjalan dengan maksimal, hal ini dilihat dari kurangnya proses kepemimpinan seorang Camat terhadap kewajibannya dan tugas untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan kurangnya koordinasi pihak Kecamatan dengan Kelurahan dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak sehingga dalam mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Aspek yang menghambat penyampaian SPPT ini seperti yang terungkap dalam berbagai kesempatan wawancara dengan pihak Kecamatan diantaranya kendala teknis seperti SPPT ganda untuk satu wajib pajak dan satu objek pajak. Pihak Kecamatan dan tim pemungut telah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya dan berusaha agar realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayahnya sesuai atau tidak terlalu jauh di bawah target yang telah ditetapkan.

Actions (login required)

View Item