PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI DI KOTA BENGKULU

Karlosa, Rekas and Ganefi, Ganefi and Edi, Hermansyah (2012) PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text rekas karlossa.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (682kB)

Abstract

Transportasi bus merupakan salah satu faktor penting didalam mewujudkan proses kelancaran dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan angkutan umum, angkutan bus merupakan salah satu sarana transportasi antar kota antar provinsi yang tidak luput dari berbagai ancaman pelanggaran maupun ancaman kejahatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tanggung jawab perusahaan bus terhadap penumpangnya. Tujuan penelitian perlindungan pengguna jasa transportasi bus antar kota antar provinsi di Kota Bengkulu adalah untuk mengetahui Bagaimanakah ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan dengan angkutan umum dan bagaimanakah tanggung jawab para pengangkut dalam pengangkutan dengan angkutannya. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian sosiologis/empiris, yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing data. kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif yang akhirnya menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan pengangkutan, pengangkut yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan jasa angkutan bagi penumpang dengan selamat sampai di tempat tujuan dan karena kesalahan pengangkut menyebabkan penumpang mendapat kerugian, maka dalam hal ini penumpang dapat melakukan penuntutan ganti rugi secara perdata. Sedangkan untuk perbuatan atau kesalahan pengangkut yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang serta melanggar ketentuan dalam UULLAJ maka atas pelanggaran tersebut pengangkut dapat dikenakan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana tersebut tentunya sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut dan penjatuhan pidana ini diberikan melalui putusan pengadilan. Akan tetapi penyelesaian sengketa atas tindakan yang dilakukan oleh pengangkut tidak hanya bisa dilakukan melalui media pengadilan saja tetapi dapat juga dilakukan diluar pengadilan sesuai dengan Pasal 236 UULLAJ dimana penyelesaian diluar pengadilan mempunyai banyak keuntungan antara lain : Para pihak sendiri yang melakukan perundingan secara langsung dengan pihak lainnya, Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka, Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya, Para pihak dapat menghindari perhatian publik sehingga nama masing-masing pihak bisa dijaga dari pihak luar, Para pihak akan selalu berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak.

Actions (login required)

View Item