KAJIAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 DALAM PENGELOLAAN APBD PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Rusdiyanto, Boy and Handoko, Hadiyanto and Purmini, Purmini (2009) KAJIAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 DALAM PENGELOLAAN APBD PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU. Masters thesis, Fakulta pertanian.

Text Tesis Boy RusdiantoL FE-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini berjudul “Kajian Implementasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam Pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 dan 2009, serta mengevaluasi pelaksanaan/implementasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan pada penelitian ini melalui data sekunder dan data primer, data sekunder adalah data-data APBD Tahun 2008 dan Tahun 2009, sedangkan data primer adalah data hasil wawancara langsung dengan informan di Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu. Analisis yang digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu belum dikelola secara tertib karena masih belum mencerminkan aspirasi masyarakat, belum sepenuhnya taat pada peraturan perundangundangan karena masih adanya penyelewengan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran, belum dikelola secara efektif karena masih adanya pelaksanaan kegiatan yang belum memperhatikan skala prioritas, belum dikelola secara efisien karena dalam penetapan anggaran tidak memperhatikan standar pelayanan minimal, belum dikelola secara transparan karena masih tertutupnya akses masyarakat untuk mendapat informasi tentang pengelolaan anggaran, belum memperhatikan azas keadilan karena dalam menentukan anggaran tidak berdasarkan obyektifitas tugas pokok dan fungsi, belum memperhatikan azas kepatutan karena belum proporsional dalam pengalokasian anggaran, dan belum memperhatikan manfaatnya untuk masyarakat karena masih banyak pelaksanaan anggaran yang dilakukan kurang bermanfaat untuk masyarakat. Diharapkan kedepan supaya dalam pengelolaan APBD berorientasi kepada kepentingan publik, menempatkan SDM yang handal dan berkompeten dibidangnya, harus sesuai dengan prioritas dan tuntutan masyarakat, menetapkan standar pelayanan minimal, meningkatkan sosialisasi standar analisa belanja, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, meningkatkan obyektifitas pengalokasian anggaran, memaksimalkan proporsional pengalokasian anggaran dan perlu meningkatkan manfaat alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Actions (login required)

View Item