ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENGELOLA ASPIRASI RAKYAT DI KOTA BENGKULU

Aulia, Dini and Titiek, Kartika and Mirza, Yasben (2013) ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENGELOLA ASPIRASI RAKYAT DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

	Text (Thesis) I,II,III,1-13-din - FS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)
	Text (Thesis) IV,V,VI,LAMP,1-13-din-FS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (17MB)

Abstract

DPRD mempunyai wewenang di bidang legislatif. Pada perkembangannya, fungsi legislasi DPRD tidak berjalan dengan lancar, di beberapa daerah masih mengalami berbagai permasalahan, termasuk juga di DPRD Kota Bengkulu. DPRD Kota Bengkulu masih dalam posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif dalam hal pembuatan Peraturan Daerah. Naskah usulan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu ini merupakan ajuan inisiatif dari Pemkot Bengkulu, namun dalam proses penyusunannya hingga menjadi sebuah Peraturan Daerah sudah dikoordinasikan dengan DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam penyusunan Perda dan mendeskripsikan Peran DPRD dalam memformulasikan aspirasi rakyat di Kota Bengkulu. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan fokus penelitian yaitu proses penyusunan Peraturan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, mulai dari tahap perencanaan raperda sampai penyebarluasan perda tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Secara teknis untuk proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berdasarkan pada peraturan tata tertib DPRD Kota Bengkulu. Penyusunan Raperda tentang pengelolaan sampah ini adalah ajuan inisiatif dari pihak eksekutif dan dan pembahasan raperda ini dilakukan tidak didasarkan pada prolegda, tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah sebagai landasan operasionalnya. Dalam proses penyusunan perda tentang pengelolaan sampah, DPRD berperan pada saat pembahasan perda. DPRD memberikan masukan dan sanggahan terhadap isi perda pada saat dilakukan pembahasan di tingkat pembahasan khusus tertutup anggota Banleg dan pihak eksekutif yang terkait.

Actions (login required)

View Item