PROSES DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara)

Handayani, Tuti and Syamsurizal, Syamsurizal and Jarto, Tarigan (2013) PROSES DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara). Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.

	Text (Thesis) I,II,III,1-13-tut-FS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)
	Text (Thesis) IV,V,VI,LAMP,1-13-tut-FS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas beberapa pulau dan golongan bangsa atau suku. Termasuk didalamnya budaya, tradisi, kearifan lokal (local wisdom), dan adat istiadat. Dari keberagaman yang sekaligus menjadi kekayaan atau ciri khas bangasa Indonesia tersebut harus tetap ada dan terjaga dalam bingkai Kebhunekaan. Alat atau media untuk menjaga dan memelihara sekaligus jalan menuju harmonisasi demi persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya diperlukan sebuah produk hukum sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan Negara yang keseluruhannya berinduk dan tidak berlawanan kepada UUD RI 1945. Dengan demikian, harapan sekaligus tujuan bangsa Indonesia yakni keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diarahkan. Otonomi daerah adalah salah satu jawaban untuk menuju tujuan bersama yang mulia tersebut. Dari banyaknya produk hukum yang lahir, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005. Kedua Peraturan ini memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan nyata dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah terendah berkarakteristik adat-istiadat, tentang desa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemilihan kepala desa yang terdapat dalam pasal 46 yang terdapat pada ayat 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Hal ini demi demokrasi atau kebebasan menyatakan pendapat dan pertimbangan hak azazi manusia (HAM). Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, proses pemilihan kepala desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan hal ini karena sudah terjadinya proses pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa atau menggunakan pemungutan suara. Ini dapat dilihat dalam pemilihan kepala desa tahun 2010 lalu sudah sesuai memenuhi mekanisme dalam pemilihan kepala desa dari tahap pencalonan sampai tahap pemilihan kepala desa telah dilaksanakan tetapi didalam proses pelaksanaan masih terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan untuk mewujudkan demokratisasi dalam masyarakat sehingga diharapakan adanya hubungan kerjasama yang baik dari perangkat desa maupun lembaga-lembaga desa.

Actions (login required)

View Item