PERANAN APARAT KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERDAKWANYA MENINGGAL DUNIA

Septriana, Linda and Royan, Antory and Eryke, Herlita (2014) PERANAN APARAT KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERDAKWANYA MENINGGAL DUNIA. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-lin.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (9MB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-lin.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (7MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU PTPK aparat kejaksaan diberi kewenangan dalam pengembalian keuangan negara terhadap tindak pidana yang terdakwanya meninggal dunia. Tujuan penelitian ini adalah; Pertama, mengetahui peranan aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia, Kedua mengetahui hambatan aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia. Jenis Penelitian yang dilakukan ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yang bersifat hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama: peran aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara belum maksimal, aparat kejaksaaan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya karena Jaksa Penuntut Umum belum menyerahkan salinan berkas acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara sehingga gugatan perdata tidak dapat dilakukan. Kedua, hambatan yang dihadapi aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia diantaranya: kuranganya kordinasi antara aprat kejaksaan, belum diatur secara khusus dalam perundang- undangan tentang hukum formil/ hukum acara gugatan perdata mengenai pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, batasan waktu lamanya penyelesaian proses perkara tindak pidana korupsi bagi aparat Kejaksaan, kemungkinan hasil dari korupsi dipindahtangankan kepada orang lain

Actions (login required)

View Item