EVALUASI KINERJA KEUANGAN KABUPATEN PEMEKARAN DI PROVINSI BENGKULU

Gustari, Akhmad and Ridwan , Nurazi and Rosemarina , A. Rambe (2014) EVALUASI KINERJA KEUANGAN KABUPATEN PEMEKARAN DI PROVINSI BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-akh.FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)
	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-akh.FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Tujuan pemekaran, yaitu antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Untuk itu, setiap pemekaran diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan sehingga pemekaran yang terjadi dapat menguntungkan bukan hanya bagi masyarakat tapi juga pemerintah. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai/mengevaluasi kinerja keuangan kabupaten-kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive research). Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yaitu mengukur tingkat rasio. Data rasio berasal dari data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah kabupaten- kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu. Sumber data tersebut diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI melalui website Kementerian Keuangan RI www.djpk.go.id. Kemudian menganalisis 5 rasio berdasarkan realisasi anggaran keuangan kabupaten pemekaran dari tahun 2005 hingga 2012. Sedangkan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, kemudian dilakukan analisis terhadap hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKAD di semua Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian secara rinci pada rasio keuangan menunjukkan bahwa Kinerja keuangan kabupaten-kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu yang diukur menggunakan rasio-rasio didapat hasil bahwa kinerja keuangannya tidak bagus dari sejak dimekarkan tahun 2005 hingga tahun 2012. Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten-kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu masih sangat kurang kemampuannya dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan masih membutuhkan bantuan pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah terendah yaitu pada Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 1%, sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi terdapat pada Kabupaten Kepahiang sebesar 3%. Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten-kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu cukup tinggi karena belum mampu dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, masih membutuhkan bantuan dana perimbangan dari pusat. Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten yang terendah masih terdapat di Kabupaten Lebong sebesar 42%, sedangkan rasio desentralisasi fiskal Kabupaten yang tertinggi pada Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 8%. Rasio desentralisasi fiskal kabupaten-kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu masih sangat kurang, masih membutuhkan bantuan dana dari pusat. Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten yang terendah terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 1%, sedangkan rasio desentralisasi fiskal tertinggi pada Kabupaten Kepahiang sebesar 3%. Rasio efektifitas kabupaten-kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu sudah efektif. Rasio efektivitas terendah terdapat di Kabupaten Kaur sebesar 51%, sedangkan rasio efektivitas tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 145%. Rasio efisiensi kabupaten-kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu masih tidak efisien dikarenakan masih rendahnya pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran belanja setiap periodenya. Rasio efisien terendah di Kabupaten Lebong sebesar 93%, sedangkan rasio efisiensi tertinggi terdapat di Kabupaten Kaur sebesar 102%. Pemerintah Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu melakukan rekrutmen dan menempatkan sumber daya manusia pegawai yang memahami, menguasai, dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah bersama DPRD menyempurnakan perda yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi lainnya untuk kepentingan pembangunan, dan tidak mengedepankan kepentingan politik golongan. Membuat target pendapatan untuk tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jelas dan ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Actions (login required)

View Item