AKIBAT HUKUM KONTRAK KERJA PASCA AKUISISI PERUSAHAAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP PEKERJA/BURUH

Wisatina , Yesi and Tito, sofyan and Chandra, Irawan (2014) AKIBAT HUKUM KONTRAK KERJA PASCA AKUISISI PERUSAHAAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP PEKERJA/BURUH. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-yes-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (16MB)
	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,I-14-yes-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (16MB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi hukum kontrak kerja pasca akuisisi perusahaan oleh pihak ketiga terhadap pekerja/buruh, dan kesesuaian perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pekerja/buruh pasca akuisisi perusahaan oleh pihak ketiga dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan kasus (case aprroach), dan pendekatan komparatif (comparative Approach). Metode pengumpulan bahan hukum adalah metode dokumentasi. Metode analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif-preskriptif, kemudian dilakukan penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis. Akibat hukum kontrak kerja pasca akuisisi perusahaan oleh pihak ketiga terhadap pekerja/buruh adalah sangat merugikan pekerja/buruh PT. X dan PT. XX karena akuisisi kedua perusahaan tersebut diikuti dengan PHK massal, dan kontrak akuisisi PT X dengan PT. Y bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (2), ayat (3), Pasal 131 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pekerja/buruh pasca akuisisi perusahaan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas adalah perlindungan ekonomi, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis., akan tetapi ketiga bentuk perlindungan tersebut tidak diberikan kepada pekerja/buruh PT. X dan PT. Y karena kurangnya dalam hal fungsi kebijakan karena tidak ada aturan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan dan pelanggaran Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas dan lemahnya fungsi pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Actions (login required)

View Item