GUGATAN ISBATH NIKAH POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 83/PDT.G/2010/PA.KBR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

Ramon , Deni and Herawan , Sauni and Akhmad , Muslih (2014) GUGATAN ISBATH NIKAH POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 83/PDT.G/2010/PA.KBR DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-den.FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (583kB)
	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-den.FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (406kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian Gugatan Isbath Nikah Poligami Perkara Nomor: 83 Pdt.G/2010/PA.KBr ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama, dan untuk memahami dan menganalisis landasan pertimbangan hakim mengabulkan Gugatan Isbath Nikah Poligami Perkara Nomor: 83 Pdt.G/2010/PA.KBr. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Proses penyelesaian Gugatan Isbath Nikah Poligami Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2010/PA.KBr meliputi pendaftaran perkara, pihak-pihak yang berperkara, jenis perkara, persidangan, pemeriksaan alat bukti surat, saksi, serta proses putusan telah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Landasan Pertimbangan Hakim mengabulkan Gugatan Isbath Nikah Poligami Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2010/PA.KBr adalah: Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara agama dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta bukanlah perkawinan yang dilarang menurut agama Islam. Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2010/PA.KBr, diindikasikan telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan Agama Koto Baru dalam mengadili Perkara Nomor: 83/Pdt.G/2010/PA.KBr, telah melakukan contra legem yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan demi rasa keadilan dan kemaslahatan (asas manfaat).

Actions (login required)

View Item