TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI PERAIRAN ZEE MENURUT HUKUM LAUT NASIONAL DAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Wilayah negara menurut UNCLOS terdiri dari daratan, perairan pedalaman,
perairan kepulauan, laut territorial, ruang udara diatas daratan, dasar laut dan
tanah dibawahnya di bawah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan dibawah
laut territorial. Selain hal tersebut, UNCLOS juga mengatur mengenai Zona
Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (yang selanjutnya disebut ZEE), dan Landas
Kontinen. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan
dengan laut territorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan,
berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan�kebebasan negara lain. ZEE Indonesia memiliki sumberdaya laut yang begitu
banyak. Sehingga membuat banyak kapal-kapal asing yang melakukan IUU
fishing di ZEE Indonesia, yang akhirnya membuat pemerintah mengambil
tindakan yang tegas dalam menegakkan hukumnya. Namun tindakan yang diambil
Indonesia adalah tindakan kontroversial yaitu penenggelaman kapal-kapal asing.
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui tindakan
penenggelaman kapal asing oleh Perimtah Republik Indonesia sesuai menurut
Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional; (2) Untuk mengetahui
konsekuensi hukum bagi Indonesia dan negara bendera kapal atas penenggelaman
tersebut. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penenggelaman kapal�kapal asing yang dilakukan Indonesia telah memenuhi aturan-aturan perundang�undangan yang ada baik secara hukum nasional maupun secara hukum
internasional. Sedangkan konsekuensi hukum negara bendera kapal berupa
kerugian materil dan juga negara kapal tidak dapat menuntut Indonesia atas kapal
yang ditenggelamkan.
Kata Kunci : ZEE, Tindakan Penenggelaman Kapal, Aturan Hukum