PENJAMINAN BANGUNAN DI ATAS TANAH BAWAAN SEBAGAI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN PERKAWINAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Negara Hukum
(rechtstaat), berkenaan dengan pengaturan tentang perkawinan Warga Negaranya,
Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah lahirnya
hak dan kewajiban suami dan isteri terhadap harta benda, baik terhadap harta
benda yang masuk ke dalam klasifikasi harta bersama ataupun harta benda pribadi
masing-masing suami/isteri. Terhadap harta benda pribadi, masing-masing
suami/isteri dapat bertindak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum,
termasuk untuk membebankan hak tanggungan atas harta yang berupa tanah
bawaan. Pembebabanan hak tanggungan atas tanah sebagai harta bawaan yang
juga meliputi bangunan yang berada di atasnya baik yang sudah ada ataupun yang
akan ada tidak serta merta dapat dilakukan oleh suami/isteri secara sendiri, hal ini
karena asas pemisahan horizontal yang dianut oleh sistem pertanahan Indonesia.
Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana penjaminan bangunan di atas tanah
bawaan sebagai harta bersama tanpa persetujuan pasangan perkawinan, dan apa
akibat hukum penjaminan bangunan di atas tanah bawaan sebagai harta bersama
tanpa persetujuan pasangan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis penjaminan bangunan di atas tanah bawaan sebagai harta bersama
dan apa akibat hukum jika pasangan perkawinan tersebut tidak diturutkan dalam
APHT. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan
pendekatan undang-undang. Dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
pasangan perkawinan memiliki kedudukan sebagai pemberi persetujuan jika
dalam APHT memuat klausul turut menjadikan bangunan yang akan ada
dikemudian hari menjadi objek jaminan hak tanggungan. Akibat dari tidak
diikutserakannya pasangan perkawinan dalam menjaminkan akan menyebabkan
APHT yang telah dibuat menjadi batal demi hukum dan objek yang menjadi
jaminan tidak dapat dieksekusi.
Kata kunci: Bangunan Bersama, Tanah Bawaan, Persetujuan Pasangan