PELAKSANAAN CSR DI BENGKULU PASCA TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR : P.127.DINSOS. TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM CSR PROVINSI BENGKULU

CSR merupakan salah satu unsur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Pembentukan Forum CSR yang didirikan Berdasarkan SK Gubernur
Bengkulu Nomor : P.127.Dinsos. Tahun 2018 Tentang Pembentukan Forum CSR
Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan partisipasi dari setiap
Perusahaan yang ada di Bengkulu. Namun hasilnya belum efektif, hal ini karena
pembentukan forum ini tidak disertai kewenangan dan mekanisme berupa Peraturan
Gubernur. Dampaknya Pelaksanaan CSR di Provinsi Bengkulu menjadi sedikit dan
tidak terarah. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan CSR
Pasca Terbitnya SK Gubernur Bengkulu Nomor : P.127.Dinsos. Tahun 2018 Tentang
Pembentukan Forum CSR Provinsi Bengkulu dan Apa Saja Hambatan dalam
pelaksanaan forum CSR. Jenis penelitian adalah empiris, sumber data diperoleh dari
wawancara, dokumen, serta literatur dan perundang-undangan yang relevan dengan
penelitian. Hasil Penelitian ini adalah ditemukannya Persentase sebesar 16 % tingkat
partisipasi Perusahaan di Bengkulu, dari total 196 Perusahaan di Bengkulu, hanya 33
Perusahaan yang tercatat oleh Forum CSR telah menyalurkan CSR. Sisanya
Perusahaan ini tidak pernah melaporkan penyaluran CSR. Hal ini sangat tidak sesuai
dengan Teori Utilitas karena Perusahaan besar di Provinsi Bengkulu belum terlalu
banyak memberikan Kontribusi bagi Lingkungan dan Masyarakat, dan masih berfokus
kepada Laba Perusahaan saja. Selanjutnya pada Pembahasan kedua juga di sampaikan
bahwa beberapa hambatan yang dialami oleh Forum CSR antara lain : Pemerintah
belum merangkul forum dalam hubungan kepada perusahaan, Tidak tercantum
Regulasi Mekanisme Pelaksanaan di dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan
Undang-Undang TDP, Mekanisme Penyampaian Laporan yang tidak jelas, Tidak
adanya Dasar Aturan Teknis Pelaksanaan dalam Pelaporan CSR, Tidak adanya
Punishment dan Sanksi dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan terhadap
penyaluran CSR.
Kata Kunci : CSR, Kewenangan, Forum CSR Provinsi Bengkulu.