KEBIJAKAN PROGRAM SUBSIDI BBM

Kebijakan pengalihan subsidi harga BBM dalam bentuk subsidi langsung
dalam bentuk program kompensasi sudah dimulai sejak tahun 2000.
Kebijakan tersebut pada tahun 2000 lebih dikenal dengan Dana Kompensasi
Sosial (DKS) dengan alokasi dana sebesar Rp. 807 milyar. Alokasi tersebut
untuk membiayai program raskin, pelayanan kesehatan dan infrastruktur
perdesaan. Subsidi pemerintah terhadap harga BBM selama ini dipandang
salah sasaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar subsidi tersebut
justru dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu perlu
ada suatu mekanisme yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh
keuntungan yang lebih besar dari subsidi pemerintah. Salah satu cara yang dipandang strategis adalah dengan mengalihkan
subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk miskin dalam
bentuk kompensasi. PKPS BBM merupakan salah satu bentuk pengalihan
subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk/keluarga
miskin. Ekses dari pengalihan subsidi tersebut adalah meningkatnya harga
BBM yang secara otomatis akan memberatkan beban hidup penduduk miskin. Sehingga selama ini pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk
menjamin agar subsidi langsung dalam bentuk PKPS-BBM berjalan sesuai
dengan tujuan pengalihan subsidi harga BBM. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan untuk
mengetahui leih lanjut serta mendalam maka kita haus bersama buku ini
membaca dsan memahaminya.