INTERVENSI NEGARA DALAM MENGHADAPI KASUS PERKAWINAN ANAK DI KOTA BENGKULU

Perkawinan anak diidentifikasi sebagai salah satu fenomena sosial yang menjadi
penyebab persoalan besar negara, antara lain masalah kemiskinan, tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), rendahnya Angka
Partisipasi Sekolah (APS), tingginya angka pengangguran dan lainnya. Penelitian
ini difokuskan untuk melihat bagaimana penanganan fenomena perkawinan anak
yang terjadi di Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui,
mendekripsikan mengenai mengapa perkawinan anak masih marak terjadi dan
melihat bagaimana intervensi negara dalam menghadapi fenomena tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif untuk
menguraikan hasil pengamatan di lapangan dan menganalisis hasil wawancara yang
diperoleh. Aspek penelitian berpedoman pada teori yang dikembangkan oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA dengan Analisis
Model PROBA (Problem Based Approach) dalam Hanum&Wibawa (2010:11)
yang menjelaskan bahwa terdapat 5 variabel dalam menghadapi kasus pernikahan
anak yaitu teori analisis masalah pada perkawinan anak,telaah kebijakan,formulasi
kebijakan baru, Penyusunan Rencana Aksi & Kegiatan Intervensi serta Monitoring
dan Evaluasi. Hasil penelitian aspek analisis masalah pada perkawinan anak
ditemukan bahwa masih tingginya angka perkawinan anak yang terjadi di Kota
Bengkulu,kemudian pada aspek telaah kebijakan sudah adanya peraturan atau
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,selanjutnya aspek formulasi
kebijakan baru ditemui adanya formulasi kebijakan baru seperti pembaruan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di dalam UU No 16 tahun 2019,lalu pada
aspek penyusunan rencana aksi dan kegiatan intervensi ditemukan masih kurangnya
kinerja dari dinas terkait dalam menciptakan rencana aksi/kegiatan dan pada aspek
terakhir yaitu monitoring dan evaluasi ditemukan tidak adanya program/sosialisasi
khusus terkait fenomena perkawinan anak.