MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DAN KINERJA GURU

Sertifikasi guru dalam jabatan merupakan kebijakan pendidikan yang
diterapkan sejak disahkan Undung-undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005.
Penelitian ini membahas mekanisme sertifikasi guru dan
kinerja guru pasca
sertifikasi. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi,
metode bahan visual (foto) dan penelusuran online. Analisis data dilakukan dengan
metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Untuk validasi data penulis
mengunakan metode trianglasi sumber data.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme
sertifikasi guru
dalam jabatan di Kabupaten Bengkulu Utara telah berjalan dengan baik walaupun
masih ditemui beberapa kendala di lapangan. Kendala tersebut diantaranya: Proses
sosialisasi guru dalam jabatan masih belum maksimal hal ini dilihat dari masih
ditemui guru yang salah dalam mengisi format A1. Ditemui 50 % dari guru SD
peserta sertifikasi kurang memiliki kemampuan teknologi informasi komputer
sehingga tidak mampu mengakses pengumuman calon sertifikasi secara online. Pola
sertifikasi portofolio dan PLPG dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam
penerimaan tunjangan profesi terjadi keterlambatan, namun di tahun 2012
pembayaran tunjangan terjadi lebih awal yaitu bulan Mei. Tidak sesuainya tunjangan
profesi dengan pokok gaji. Semua guru honorer Kabupaten Bengkulu Utara belum
memiliki SK inpassing . Diperlukan niat baik (good will) dari pihak Dinas terkait agar
guru honorer tersebut mendapatkan SK inpassing. Pemantauan guru sertifikasi belum
dilakukan secara terpadu dan berkala. Instrumen pemantauan guru sertifikasi perlu
dikaji ulang agar tidak memberatkan guru dan lebih disesuaikan dengan karakteristik
satuan pendidikan.
Secara umum kinerja guru SD yang sudah bersertifikat pendidik di SD N No 26
Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah menunjukkan perubahan
positif meski belum dapat memuaskan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah
dan lembaga swasta.
Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan
diantaranya: Perlu adanya pemantauan guru sertifikasi secara terpadu dan berkala.
Perlu diusulkan anggaran pemantauan sertifikasi secara terpadu.