ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN WAKAF ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0115/PDT.G/2019/PA.PRINGSEWU

Wakaf merupakan ibadah dalam bentuk shadaqah yang sangat banyak
manfaatnya bagi kepentingan sosial kemasyarakatan. Wakaf yang berfungsi untuk
kepentingan umat dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt. Pemberian wakaf
yang terjadi di Desa Pamenang I, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus
(sekarang Kabupaten Pringsewu), Provinsi Lampung, tepatnya di Yayasan Majelis
At-Turots Al Islamy telah terjadi pemberian wakaf dibawah tangan berupa
sebidang tanah untuk pembuatan pondok pesantren. Pemberian wakaf tersebut
dipermasalahkan oleh ketua Yayasan Majelis At-Turots Al Islamy karena wakif
(pemberi wakaf) tidak menepati janjinya untuk melaksanakan pembuatan Akta
Ikrar Wakaf sebagai legalistas pemberian wakaf yang ternyata wakif telah
mewakafkan kembali tanah yang menjadi objek wakaf tersebut kepada pihak lain.
Permasalah yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah, Bagaimana akibat
hukum atas pelaksanaan pemberian wakaf atas tanah yang dibuat dibawah tangan
dan Apakah pertimbangan dan putusan hakim terhadap pembatalan wakaf
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Pringsewu
sudah sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku menurut hukum positif di
Indonesia . Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif dengan bentuk
penelitian desktriptif evaluatif untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep
dasar tentang wakaf dan pengaturan pemberian wakaf hingga terbitnya akta ikrar
wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
kasus dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa praktik
wakaf dianggap sah jika telah memenuhi unsur, prosedur dan tata cara serta
tertuang dalam Akta Otentik berupa Akta Ikrar Wakaf yang pada prinsipnya
adalah sesuatu alat bukti surat yang memiliki tujuan dan fungsi untuk
mendapatkan manfaat dengan apa yang diwakafkan.