PELAKSANAAN PENATAAN RUANG PERMUKIMAN DI KABUPATEN LEBONG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012-2032

HENGKI, YOHPANDA and Edra, Satmaidi and Tri, Andika (2022) PELAKSANAAN PENATAAN RUANG PERMUKIMAN DI KABUPATEN LEBONG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012-2032. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.

[thumbnail of Thesis] Text (Thesis)
Skripsi - Hengki Yohpanda.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (7MB)

Abstract

Penataan ruang adalah suatu proses yang berkelanjutan dan akan terus
mengalami perkembangan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan daya dukung
ruang oleh pengguna ruang. Berdasarkan otonomi daerah maka setiap daerah
diberikan kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri diberbagai
bidang termasuk penataan ruang. Pembangunan permukiman yang dilakukan di
kawasan rawan bencana oleh warga di Kabupaten Lebong mengancam
keamanan warga, hal ini perlu diperhatikan karena luas lahan permukiman
hanya 0,73% dari total luas Kabupaten Lebongberbanding terbalik dengan
pertumbuhan penduduk yang mengalami pertumbuhan, sehingga penataan ruang
kawasan permukiman yang berkelanjutan sangat penting untuk dilasanakan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penataan ruang
permukiman di Kabupaten Lebong berdasarkan Peraturan Daerah No 14 tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032
dan untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan peraturan daerah
tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
empiris, perolehan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwapelaksanaan penataan permukiman belum
maksimalkarena masih ada daerah permukiman di wilayah yang mengancam
keamanan masyarakat disebabkan pengendalian perizinan yang belum baik dan
koordinasi dari OPD yang belum terpadu. Adapun faktor-faktor penghambat
dalam pelaksanaannya adalah keterbatasan anggaran, minimnya lahan untuk
permukiman dan miskoordinasi OPD.

Item Type: Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined])
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: irma rohayu
Date Deposited: 25 Aug 2023 08:29
Last Modified: 25 Aug 2023 08:29
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/14813

Actions (login required)

View Item
View Item

slot gacor terbaik

slot gacor terpercaya

Situs Resmi Bisawd

slot gacor 4d

Slot Terpercaya

Slot Gacor bet 200