PERAN PENYIDIK UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN ARGA MAKMUR

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran penyidik
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Arga Makmur, apa
faktor pendukung dan faktor penghambat penyidik Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga di Kecamatan Arga Makmur. Metode penelitian ini bersifat
deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dengan
analisis kualitatif, yaitu dengan kerangka berpikir induktif-deduktif dan
sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak dan tokoh masyarakat sudah berperan dalam penyelesaian tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Arga Makmur dengan adanya
kerjasama antara penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan Kepala
desa, kepala kelurahan dan kepala suku, menerima setiap laporan dari pihak
korban, melaksanakan upaya penyelesaian damai kekeluargaan, memastikan
keamanan korban dilapangan dengan bekerjasama dengan babinkhantibnas desa.
Faktor pendukung penyelesaian yaitu korban membuat laporan langsung, terdapat
bukti kekerasan, korban mengharapkan pelaku mendapatkan hukuman. Faktor
penghambat yaitu tidak ada saksi, pihak pelaku dan korban tidak mau mengalah,
pelaku dan korban sama-sama merasa benar, adanya pertimbangan anak. Saran
korban diharapkan untuk tidak menunda laporan atau takut dan malu untuk
melapor dan meminta perlindungan kepada pihak kepala desa atau kepala
kelurahan hingga kepada aparat penegak hukum dan masyarakat apabila
mengetahui dapat melaporkan kepada pihak kepala desa hingga kepada aparat
penegak hukum.