PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERLAWANAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENJALANKAN TUGAS DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU

Tindak pidana perlawanan seringkali terjadi terhadap aparat kepolisian yang
sedang menjalankan tugas di wilayah hukum Kota Bengkulu. Perlawanan
dilakukan pelaku dengan cara memukul, menendang, menggigit atau bahkan
menggunakan senjata tajam. Tidak jarang aparat kepolisian mengalami luka-luka
yang cukup parah. Perbuatan ini bukan hanya sekedar kejahatan, melainkan juga
dapat menghambat kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan proses penegakan
hukum. Tindak pidana perlawanan terhadap aparat kepolisian diatur di dalam Bab
VIII Tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum pada Pasal 212 sampai 214
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk
mengetahui penegakan hukum tindak pidana perlawanan terhadap aparat
kepolisian yang menjalankan tugas di wilayah hukum Kota Bengkulu serta
hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak
pidana perlawanan terhadap aparat kepolisian di wilayah hukum Kota Bengkulu.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian empiris. Pencarian data primer dilakukan melalui wawancara kepada
responden. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan undang-undang yang
relevan. Analisis data menggunakan metode secara kualitatif yang memudahkan
pengambilan kesimpulan secara induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perlawanan terhadap aparat
kepolisian yang menjalankan tugas di wilayah hukum Kota Bengkulu
dilaksanakan melalui proses yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Prosesnya dilakukan melalui proses penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. Bahwa dalam penegakan hukum
tindak pidana perlawanan masih kurang maksimal karena hukuman yang
dijatuhkan oleh hakim tidak memberikan efek jera kepada pelaku dilihat dari
banyaknya tindak pidana perlawanan terhadap aparat kepolisian yang terjadi di
Kota Bengkulu serta ada beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu
dengan upaya preventif dan represif. Adapun faktor penghambat penegakan
hukum tindak pidana perlawanan terhadap aparat kepolisian yang menjalankan
tugas di wilayah hukum Kota Bengkulu yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor
aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor
budaya.