SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEMARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK MANDAILING DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA HASANG MARSADA KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Penelitian ini membahas tentang sanksi adat terhadap perkawinan semarga
menurut hukum adat Batak Mandailing ditinjau dari hukum Islam di Desa Hasang
Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Penulisan penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan: (1) Pelaksanaan sanksi adat di
dalam perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Mandailing di Desa
Hasang Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan; dan (2)
Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan semarga menurut hukum
adat Batak Mandailing di Desa Hasang Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten
Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan
pendekatan deskriptif kualitatif berupa pengumpulan informasi mengenai status
suatu gejala yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian
dilakukan. Dari penelitian ini didapatkan hasil yaitu: (1) Membayar sanksi adat
kepada calon mertua, keluarga dan pengetua adat dengan memotong seekor
kerbau jantan besar yang dimakan bersama-sama dengan melibatkan Dalihan Na
Tolu. Selain itu, kepada pihak wanita (istri) diharuskan untuk menanggalkan
marga dari ayahnya untuk kemudian dia akan menggunakan marga dari pihak ibu
dari suaminya, sehingga wanita (istri) tersebut dianggap sebagai pihak Mora
(menantu); (2) Tinjauan hukum Islam terhadap kasus pelarangan perkawinan
semarga oleh aturan adat adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Menurut al�Quran dan Sunnah, saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang
haram dinikahi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan
semarga adalah mubah (boleh).