TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGELOLAAN FLIGHT INFORMATION REGION OLEH SINGAPURA DI WILAYAH UDARA KEPULAUAN RIAU

Pendelegasian pengelolaan FIR (Flight Information Region) Singapura di wilayah
udara Indonesia di atas Kepulauan Riau dan Natuna berdasarkan Perjanjian
pengalihan batas FIR Singapura dan Indonesia Tahun 1995 yang konsekuensinya
mengakibatkan semua penerbangan baik sipil maupun militer yang akan melintasi
kawasan tersebut harus meminta izin kepada pengelola lalu lintas udara di
Singapura. Termasuk penerbangan di dalam wilayah Indonesia, ketika masuk FIR
Singapura harus meminta izin kepada Singapura. Indonesia sebagai pihak dari
perjanjian tersebut terganggu kedaulatannya karena harus meminta izin kepada
Singapura untuk melintasi wilayah udaranya sendiri. Sehingga perlu dilakukan
penelitian tentang Tinjauan Hukum Mengenai Pengelolaan Flight Information
Region oleh Singapura di Wilayah Udara Kepulauan Riau. Untuk menganalisis
pengelolaan FIR tersebut berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Undang�Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan
upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengambilalih
pengelolaan FIR Singapura Sektor A dan B di wilayah udara Kepulauan Riau.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan
pendekatan historis, perundang-undangan (statute approach), teoritis dan
pendekatan perbandingan (comperative approach). Hasil penelitian menunjukan
bahwa, Pertama, pendelegasian pengelolaan FIR tersebut telah sesuai dengan
Annex 11 Konvensi Chicago 1944 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan. Kedua, upaya pengambilalihan yang telah dilakukan oleh
Indonesia untuk mengambilalih FIR Singapura di sektor A dan B sudah dilakukan
sejak tahun 1983 hingga sekarang baik berupa regulasi, SDM, dan teknologi. Saat
ini proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura masih
berlangsung