PENYELESAIAN DELIK ADAT BADA MENA GAWE MELALUI LEMBAGA ADAT DI KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA

Penyelesaian delik adat Bada Mena Gawe sendiri telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada pasal 296 KUHP, akan tetapi
mesyarakat Kecamatan Talo Kecil di Kabupaten Seluma lebih memilih untuk
menyelesaian lewat hukum adat yang berlaku di daerahnya, karena Masyarakat
Kecamatan Talo Kecil masih sangat memegang teguh adat istiadat, dengan adanya
oknum-oknum yang mendirikan tempat prostitusi (Bada Mena Gawe) yang
berkedok warung remang-remang sangat bertolak belakang dengan kehidupan
masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat, nilai-nilai agama dan
norma kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui studi lapangan yang
meliputi observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil penelitian ini
menunjukkan yakni (1) Penyelesaian Delik Adat Bada Mena Gawe melalui
lembago adat desa Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma memalalui beberapa
tahap, di awali dengan adanya laporan, pemanggilan perangkat adat, pemberian
teguran, pemanggilan pelaku pelanggaran delik adat, sidang musyawarah adat,
pemberian sanksi adat. (2) Faktor hambatan yang di alami oleh perangkat adat
yakni sulit untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan sidang
musyawarah adat, denda yang lama di bayarkan, sulitnya untuk mencari syarat
Mujo Dusun yang ditentukan oleh perangkat ada.