KAPASITAS BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA UNTUK MENUMBUHKAN MOTIVASI INVESTASI INVESTOR LOKAL

Motivasi Investasi merupakan tantangan yang muncul ketika pemerintah hanya
melihat sebagian permasalahan saja. Jika pemerintah bertindak sebagai fasilitator,
maka eksekutornya adalah swasta.Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan
dari penelitian yaitu “ Kapasitas Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
Untuk Menumbuhkan Motivasi Investasi Investor Lokal ”. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan sejauh mana Kapasitas Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara untuk menumbuhkan motivasi investasi terhadap investor lokal dalam
hal ini dilakukan oleh Bagian Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara. Kapasitas Birokrasi untuk menumbuhkan motivasi investasi ini oleh
Sobana dapat di ukur melalui dimensi Kelembagaan. Dalam penelitian ini yang
menjadi populasi sampel adalah para pegawai yang ada pada Bagian Penanaman
Modal sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan perusahaan yang sedang
menanamkan modalnya dari Bagian Penanaman Modal sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara ini, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu
langsung dilakukan penelitian ke lapangan dengan cara mengumpulkan data – data
dan informasi secara langsung pada lokasi dan obyek penelitian. Selain itu data – data
yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik editing serta dianalisis dengan
menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif.Pada penelitian ini didapatkan hasil
sejauh ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para investor. faktor
diantaranya banyaknya berkas yang tidak lengkap, masih kurangnya ketanggapan
terhadap para investor, hal ini ditandai dengan adanya keterlambatan akibat sering
tidak adanya pegawai,penanganan pelaksanaan investasi seperti koordinasi,
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi belum berjalan
maksimal,terjadinya tumpang tindih diantara kepentingan-kepentingan di berbagai
instansi dilihat dari adanya instansi yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan
pengaturannya sendiri, masih banyaknya proses yang dijalankan menjadi penghambat
pihak investor sehingga prosedur dan mekanisme yang berlaku hanya sebagai simbol.
Oleh karena itu berdasarkan UU Otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 yang
menyebutkan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” karna itu peran
pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat memberikan iklim yang kondusif
untuk terselengaranya Investasi. kapasitas birokrasi khususnya untuk aparatur
pemerintah, orientasi harus lebih ditingkatkan untuk dapat menghasilkan aparatur
yang berkualitas, professional, kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneur, serta tanggap
terhadap berbagai tuntutan perubahan kualitas dan variasi kepada masyarakat yang
tentunya diperlukan pembenahan guna memotivasi investor untuk dapat menanamkan
modalnya di kabupaten Bengkulu Utara. Karena itu suatu daerah yang potensi
alamnya sangat melimpah sangat mungkin tidak menarik bagi pelaku usaha atau bagi
investor karena adanya berbagai kebijakan Birokrasi yang tumpang tindih tersebut